GRESIK – Persatuan Saudagar Bawean (PSB) mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap armada dan sistem pelayaran yang melayani rute menuju Pulau Bawean. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum PSB, Ir. Asy'ari, MM, dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (6/8/2026).
Audiensi tersebut dihadiri oleh DPRD Kabupaten Gresik, KSOP, ASDP, operator kapal, serta sejumlah organisasi masyarakat Bawean, yakni PBG (Pemuda Bawean Gresik), KWBG (Kerukunan Warga Bawean Gresik), dan IMBAS (Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya).
Dalam pertemuan tersebut, PSB menyoroti persoalan transportasi laut menuju Bawean yang hampir setiap tahun mengalami gangguan ketika tinggi gelombang mencapai sekitar 1,5 meter. Pada kondisi tersebut, kapal reguler yang melayani lintasan Gresik–Bawean maupun Paciran–Bawean umumnya tidak diperkenankan beroperasi sehingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu.
Ketua Umum PSB, Ir. Asy'ari, MM, menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah menjadi persoalan berulang yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Bawean.
"Setiap tahun masyarakat Bawean menghadapi persoalan yang sama. Ketika gelombang berada pada kisaran 1,5 meter, layanan transportasi laut terhenti dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi yang melayani Bawean," ujarnya.
Menurut Asy'ari, keselamatan pelayaran tetap harus menjadi prioritas utama. Namun, pemerintah dan operator kapal perlu mencari solusi yang lebih berkelanjutan agar masyarakat Bawean tidak terus mengalami kesulitan mobilitas setiap memasuki musim gelombang.
"Kami tidak meminta keselamatan dikompromikan. Yang kami dorong adalah evaluasi armada dan sistem pelayaran agar tersedia layanan yang lebih adaptif terhadap kondisi perairan Bawean yang memang setiap tahun menghadapi musim gelombang," katanya.
PSB menilai penghentian pelayaran tidak hanya menyebabkan penumpang tertahan di pelabuhan, tetapi juga mengganggu distribusi logistik, aktivitas perdagangan, serta kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, sektor pariwisata Bawean juga ikut terdampak akibat ketidakpastian jadwal pelayaran. Banyak calon wisatawan memilih menunda atau membatalkan perjalanan karena khawatir tidak dapat kembali sesuai jadwal.
"Pariwisata membutuhkan kepastian. Ketika kapal sering tidak beroperasi, wisatawan menjadi ragu untuk datang ke Bawean. Dampaknya dirasakan oleh pelaku wisata, UMKM, rumah makan, penginapan, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada sektor tersebut," jelas Asy'ari.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah usulan menjadikan KMP Drajat sebagai trayek reguler lintas Paciran–Bawean. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Lutfi Dawam, menyatakan siap mengajukan dan memperjuangkan usulan tersebut agar masyarakat Bawean memperoleh layanan transportasi laut yang lebih memadai dan berkelanjutan.
Selain itu, audiensi juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan berkoordinasi terkait penambahan layanan kapal dari Paciran menuju Bawean, percepatan penyediaan kapal berkapasitas lebih besar yang sesuai dengan karakteristik perairan Bawean, serta penjadwalan reguler KMP Drajat sebanyak tiga kali dalam sepekan.
Forum juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan logistik masyarakat Bawean, terutama distribusi oksigen dan kebutuhan penting lainnya. Untuk itu, operator ASDP diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengangkutan barang-barang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Asy'ari menyambut baik hasil audiensi tersebut dan berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
"Kami mengapresiasi perhatian DPRD dan seluruh pihak yang hadir. Harapan kami, hasil audiensi ini tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Bawean, sehingga diperlukan langkah strategis agar gangguan transportasi yang berulang setiap musim gelombang dapat diminimalkan.
"Bawean membutuhkan transportasi laut yang aman, andal, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan kapal, tetapi menyangkut perekonomian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakat Bawean secara keseluruhan," pungkas Asy'ari.
Audiensi tersebut dihadiri oleh DPRD Kabupaten Gresik, KSOP, ASDP, operator kapal, serta sejumlah organisasi masyarakat Bawean, yakni PBG (Pemuda Bawean Gresik), KWBG (Kerukunan Warga Bawean Gresik), dan IMBAS (Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya).
Dalam pertemuan tersebut, PSB menyoroti persoalan transportasi laut menuju Bawean yang hampir setiap tahun mengalami gangguan ketika tinggi gelombang mencapai sekitar 1,5 meter. Pada kondisi tersebut, kapal reguler yang melayani lintasan Gresik–Bawean maupun Paciran–Bawean umumnya tidak diperkenankan beroperasi sehingga mobilitas masyarakat menjadi terganggu.
Ketua Umum PSB, Ir. Asy'ari, MM, menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah menjadi persoalan berulang yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Bawean.
"Setiap tahun masyarakat Bawean menghadapi persoalan yang sama. Ketika gelombang berada pada kisaran 1,5 meter, layanan transportasi laut terhenti dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi yang melayani Bawean," ujarnya.
Menurut Asy'ari, keselamatan pelayaran tetap harus menjadi prioritas utama. Namun, pemerintah dan operator kapal perlu mencari solusi yang lebih berkelanjutan agar masyarakat Bawean tidak terus mengalami kesulitan mobilitas setiap memasuki musim gelombang.
"Kami tidak meminta keselamatan dikompromikan. Yang kami dorong adalah evaluasi armada dan sistem pelayaran agar tersedia layanan yang lebih adaptif terhadap kondisi perairan Bawean yang memang setiap tahun menghadapi musim gelombang," katanya.
PSB menilai penghentian pelayaran tidak hanya menyebabkan penumpang tertahan di pelabuhan, tetapi juga mengganggu distribusi logistik, aktivitas perdagangan, serta kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, sektor pariwisata Bawean juga ikut terdampak akibat ketidakpastian jadwal pelayaran. Banyak calon wisatawan memilih menunda atau membatalkan perjalanan karena khawatir tidak dapat kembali sesuai jadwal.
"Pariwisata membutuhkan kepastian. Ketika kapal sering tidak beroperasi, wisatawan menjadi ragu untuk datang ke Bawean. Dampaknya dirasakan oleh pelaku wisata, UMKM, rumah makan, penginapan, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada sektor tersebut," jelas Asy'ari.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Salah satu poin penting yang mengemuka adalah usulan menjadikan KMP Drajat sebagai trayek reguler lintas Paciran–Bawean. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Lutfi Dawam, menyatakan siap mengajukan dan memperjuangkan usulan tersebut agar masyarakat Bawean memperoleh layanan transportasi laut yang lebih memadai dan berkelanjutan.
Selain itu, audiensi juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan berkoordinasi terkait penambahan layanan kapal dari Paciran menuju Bawean, percepatan penyediaan kapal berkapasitas lebih besar yang sesuai dengan karakteristik perairan Bawean, serta penjadwalan reguler KMP Drajat sebanyak tiga kali dalam sepekan.
Forum juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan logistik masyarakat Bawean, terutama distribusi oksigen dan kebutuhan penting lainnya. Untuk itu, operator ASDP diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengangkutan barang-barang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Asy'ari menyambut baik hasil audiensi tersebut dan berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
"Kami mengapresiasi perhatian DPRD dan seluruh pihak yang hadir. Harapan kami, hasil audiensi ini tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Bawean, sehingga diperlukan langkah strategis agar gangguan transportasi yang berulang setiap musim gelombang dapat diminimalkan.
"Bawean membutuhkan transportasi laut yang aman, andal, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar persoalan kapal, tetapi menyangkut perekonomian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakat Bawean secara keseluruhan," pungkas Asy'ari.